Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Tahukah Anda bahwa telah terbit peraturan pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum yang tidak lain adalah mengatur tentang persyaratan keandalan bangunan gedung yang dibuktikan dengan kepemilikan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) Bangunan Gedung.

Apa Itu Sertifikat Laik Fungsi?

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah proses sertifikasi yang akan dilakukan untuk bangunan yang baru selesai dibuat. Meski sebuah bangunan telah selesai dikerjakan, namun jika tidak memiliki SLF maka tidak diperkenankan beroperasi untuk apapun fungsinya. SLF merupakan sertifikat terhadap bangunan yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan. Tanpa SLF, gedung tidak bisa digunakan secara legal.

SLF atau Sertifikat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai PBG dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasar hasil pemeriksaan dari instansi maupun konsultan SLF terkait.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 dijelaskan bahwa SLF atau Sertifikat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasar hasil pemeriksaan dari instansi maupun jasa SLF terkait.

Dasar Hukum SLF (Sertifikat Laik Fungsi)

Dikutip dari laman resmi Kementrian Pekerjaan Umum, dasar hukum SLF adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat, yaitu Peraturan Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi adalah sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  2. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
slf bangunan gedung

Apakah mengurus Sertifikat Laik Fungsi dikhususkan untuk bangunan lama saja? Tentu Tidak. Bagi Anda yang menempati maupun mendirikan bangunan baru, memiliki SLF bangunan gedung menjadi keharusan.

Masa Berlaku Sertifikat Laik Fungsi

Sertifikat Laik Fungsi diterbitkan dengan masa berlaku 5 tahun untuk bangunan umum dan 20 tahun untuk bangunan tempat tinggal. Dengan begitu, sebelum masa berlaku SFL habis, pemilik/pengguna bangunan gedung harus mengajukan perpanjangan SLF dengan melengkapi beberapa dokumen lampiran yang telah dipersyaratkan.

Karena terbitnya SLF bangunan gedung ditunjukan untuk menjamin aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, maupun kemudahan bangunan gedung sehingga aktivitas pekerjaan manusia di dalamnya dapat terjamin keselamatannya.

Seperti kita ketahui bersama, seiring berjalannya waktu, pastinya akan muncul masalah-masalah pada bangunan gedung yang kita tempati. Misalnya rapuhnya dinding, tidak berjalannya fungsi pemadam kebakaran maupun penagkal petir, maupun keandalan umum lainnya yang sering terjadi.

Jika hal ini dibiarkan dan tidak diatasi dengan tepat, bangunan gedung yang dulunya aman digunakan akan menjadi sumber bahaya bagi masyarakat disekitarnya. Imbasnya, banyak bangunan-bangunan yang roboh/runtuh sebelum waktunya. Hal ini menjadi contoh mengapa Sertifikat Laik Fungsi sangat penting untuk dimiliki baik oleh pengembang, pemilik, maupun pengguna bangunan gedung.

Office

Jalan Kudus-Purwodadi KM. 11, Undaan, Kudus, Jawa Tengah 59372

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *